
Latar Belakang Aksi Demonstrasi
Pada 17 Februari 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi online, dan kurir dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Mereka menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) dari platform aplikasi yang mereka anggap sebagai pemberi kerja.
Menurut Ketua SPAI, Lili Pujiati, pengemudi ojol bekerja penuh waktu dan menerima pendapatan dari layanan yang diberikan. Mereka berhak mendapatkan THR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tuntutan Pengemudi: Bukan Sekadar THR
Selain THR, pengemudi meminta regulasi yang lebih adil. Selama ini, mereka dianggap “mitra” platform aplikasi, yang menghalangi mereka memperoleh hak ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dan pesangon.
Sebagai protes, banyak pengemudi mematikan aplikasi selama aksi berlangsung. Ini menyebabkan gangguan besar pada layanan transportasi online.
Respons Pemerintah dan Perusahaan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya akan mendengarkan aspirasi pengemudi. Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak warga negara, dan berharap platform aplikasi mendengarkan tuntutan tersebut.
Gojek dan Grab, sebagai perusahaan aplikasi utama, belum memberikan respons resmi terkait tuntutan THR.
Dampak Aksi: Transportasi Terganggu, Publik Bereaksi
Mogok massal berdampak besar pada mobilitas masyarakat. Banyak pengguna kesulitan mendapatkan transportasi, terutama di kota besar. Layanan pengantaran makanan dan barang juga terganggu, memicu reaksi beragam dari pelanggan.
Di media sosial, aksi ini memicu perdebatan. Sebagian mendukung tuntutan pengemudi, sementara yang lain merasa terganggu dengan lumpuhnya layanan.
Kesimpulan: Tuntutan Kesejahteraan di Era Gig Economy
Aksi ini menyoroti ketimpangan dalam ekonomi digital. Pengemudi bekerja penuh waktu tanpa mendapat hak yang layak. Tekanan dari pekerja dan masyarakat mendorong pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk mencari solusi yang adil agar kesejahteraan pengemudi tidak terabaikan.
Apakah tuntutan ini akan mengubah regulasi ketenagakerjaan bagi pengemudi ojol? Semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah dan perusahaan aplikasi.